PPP Ingin Kadernya Duduk di Kursi Pimpinan MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan keinginan partainya untuk menempatkan kader di kursi calon pimpinan MPR.  PPP berharap bisa mengisi posisi wakil ketua MPR di periode 2019-2024 mendatang.

"Karena PPP tidak bisa mendapat jatah di DPR, tentu PPP ingin agar mendapat alokasi wakil ketua MPR," kata Arsul saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (23/5).

Kendati demikian, Arsul mengungkapkan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sampai saat ini belum membicarakan secara formal terkait formasi dan komposisi calon pimpinan MPR yang akan disepakati. Ia menuturkan hal tersebut akan dibahas usai lebaran.  "Ya PPP ingin musyawarah soal itu,  waktunya ya setelah puasa Ramadhan,"

ungkap Arsul.

Ia menambahkan, PPP sepakat jika penentuan kursi calon pimpinan MPR ditentukan berdasarkan sistem paket. Arsul pun meyakini bahwa musyawarah  akan berlangsung secara mufakat.  "Insya Allah kami bisa mufakat tanpa rebutan," tuturnya.

Keinginan menempatkan kadernya di posisi calon pimpinan MPR juga disampaikan oleh Partai Nasdem. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan sebagai partai yang menduduki urutan ketiga di parpol Koalisi KIK, wajar jika partai yang bermarkas di Gondangdia itu mengajukan calon Ketua MPR RI.

"Komposisi koalisi dengan 349 kursi koalisi KIK belum cukup menjadi mayoritas MPR. Dibutuhkan setidaknya 356 kursi untuk menjadi mayoritas MPR RI untuk itu Nasdem akan melakukan pembicaraan aktif dengan rekan rekan anggota DPD RI," jelasnya.

Johnny menjelaskan, hingga kini pembicaraan di internal partai masih sangat cair. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada calon dari parpol Koalisi KIK yang mengerucut.

Ia juga memastikan bahwa partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah terbiasa menyelesaikan dinamika di internal dengan sangat baik.

"Di internal koalisi KIK suasana sangat cair dan penuh persahabatan. Kami sudah biasa menyelesaikan negosiasi dan kesepakatan yang mutual benefit," imbuhnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M5LsQJ
May 23, 2019 at 02:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M5LsQJ
via IFTTT