IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan visa Biometrik untuk para jamaah umrah. Kebijakannya ini dianggap menyulitkan karena bagi jamaah Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.
Baca Juga:
Permusyawaratan Antar Serikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) mengatakan tidak menentang kebijakan Arab Saudi tersebut. Hanya saja teknis pengambilan data biometrik yang harus melalui VFS Tasheel yang ditolak. “Jadi masalah teknis pengambilannya yang kami tolak, bukan kebijakannya,” kata Sekjen Patuhi Muharom Ahmad kepada Republika.co.id, Sabtu (15/12).
Muharom mengatakan pengambilan data biometrik calon jamaah oleh kantor VFS Tasheel dianggap tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Karena kantor VFS Tasheel hanya berada di tiap-tiap provinsi. Sedangkan keberadaan jamaah berada di lokasi dan geografis yang tersebar di pelosok, tentu akan kesulitan melakukan perekaman biometrik tersebut.
Saat ini sambungnya, VFS Tasheel sebagai perusahaan swasta yang menangani pengambilan data biometrik dianggap masih belum mampu melayani jamaah yang banyak dan tersebar tersebut. Karena ada kantor VFS yang ternyata sulit untuk dijangkau calon jamaah.
“Dari laporan anggota, ada kantor VFS yang sulit dijangkau di daerah, dan hanya bisa menyelesaikan 80 data biometrik per hari. Tentu hal ini akan berakibat dengan terhambatnya proses penerbitan visa umrah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar proses pengambilan data biometrik dilakukan di setiap bandara keberangkatan calon jamaah. Langkah ini dianggap lebih efektif serta pemerintah Arab Saudi pun tetap mendapatkan data biometrik para jamaah.
“Patuhi mengusulkan agar pengambilan data biometrik dilakukan di setiap bandara keberangkatan umrah yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan sehingga bisa lebih ekonomis dan efisien,” jelasnya.
Dia mengatakan, Patuhi sangat mengerti kebijakan penetapan visa biometrik kepada calon jamaah umrah yang dilakukan Arab Saudi. Sehingga pihaknya sangat menghormati kebijakan tersebut.
“Patuhi menghormati kebijakan Kerajaan Saudi Arabia yang meminta setiap orang yang datang ke Saudi membawa data biometruk, namun kami meminta agar cara pengambilan datanya tidak menimbulkan kesulitan baru bagi jamaah jmrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” jelasnya.
Ia pun menolak saat ditanyakan apakah akan melakukan boikot kepada Arab Saudi mengenai kebijakan barunya itu. Ia percaya ada cara lain dari memboikot.
Berita Terkait
"Kami tidak pada posisi memboikot, yang penting kepentingan kedua belah pihak terakomodir. Alasan kepentingan keamanan Kerajaan Saudi bisa dikemas menjadi pelayanan kemudahan bagi jamaah umrah," jelasnya.
https://ift.tt/2CgjcE5
December 15, 2018 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CgjcE5
via IFTTT
No comments:
Post a Comment