Sekda Minta 14 Kadis Hasil Lelang Kawal Pemeriksaan BPK

Sekda menekankan kekuatan ASN adalah kebersamaan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa meminta 14 kepala dinas hasil lelang terbuka bekerja solid, sesuai aturan dan berhati-hati dengan urusan dana hibah. Penekanan ini disampaikan Iwa saat memimpin proses serah terima jabatan 14 pejabat tinggi pratama dari pelaksana tugas kepala dinas dan kepala badan di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/3).

Iwa meminta, agar kepala dinas mengawal proses pemeriksaan BPK RI hingga tuntas dan tidak ada permasalahan meski anggaran dibelanjakan bukan di masa jabatan para kepala dinas baru.

“Walaupun bukan dimasa bapak, tapi anda punya tanggung jawab mengawal sampai (mendapat opini) WTP 8 kali. Itu bukan masa lalu, bapak sudah menjabat di situ, harus selesaikan, silahkan undang kepala dinas sebelumnya untuk mendapatkan informasi,” ujar Iwa.

Iwa pun mengingatkan bahwa kekutan ASN adalah kebersamaan. Ia meminta agar seluruh ASN tidak bekerja sendiri-sendiri dan mengetengahkan kekompakan demi tujuan bersama. “Tidak balapan semua dalam posisi masing -masing, dengan kerjasama yang baik kita selamat semuanya,” katanya.

Menurutnya, para pejabat baru harus bisa secara cepat menguatkan soliditas pada pimpinan serta staf. Langkah ini dinilai penting agar kepala dinas tidak menemui kesulitan saat beradaptasi dengan tugas dan posisi yang baru. "Tingkatkan soliditas pak Pak Gubernur, Pak Wagub, pada saya dan para staf," katanya.

Permintaan lain terkait bantuan keuangan, kata dia,  penyalurannya harus sesuai regulasi dan payung hukum yang ada. Pejabat tidak perlu khawatir dengan penyaluran hibah jika sudah sesuai aturan.

“Tugas kita hanya sampai pada kebenaran formal. Jika proposal ada nama, ada rekening ada NPHD secara kebenaran fotmal dan material kita terapkan, regulasi kita sudah jelas jadi teman-teman tidak usah takut,” katanya.

Terkait tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Iwa meminta, agar segera konsolidasi dengan pokja pengadaan. “Pokja harus koordinasi dengan OPD terkait, jangan sampai kita melakukan secara baik malah justru masalahnya ada di pokja,” katanya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TimIb4
March 07, 2019 at 03:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TimIb4
via IFTTT