DPD Minta Pemerintah Cegah Kegaduhan Politik

Soliditas TNI-Polri mesti terus dijaga dalam mengawal situasi tetap tenang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Hal tersebut terungkap saat Sidang Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (18/1).

“Kondisi politik semakin hangat, DPD RI mengimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019 nanti. Soliditas TNI-Polri mesti terus dijaga dalam mengawal situasi dan kondisi dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengawal stabilitas keamanan di negeri ini,” ujar Nono Sampono seperti dalam siaran persnya.

Selain itu, DPD RI juga memberikan catatan penting terkait kondisi bangsa, saat mengawali Masa Sidang di tahun 2019. Rentetan bencana alam, teror terhadap pimpinan KPK, situasi jelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 serta maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online yang belakangan ini menjadi fokus perhatian.

Sidang Paripurna ini mempunyai empat agenda yaitu, Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019; Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2018-2019; Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; dan pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Hadir memimpin dalam sidang tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

DPD RI menurutnya, turut prihatin atas musibah dan bencana yang terjadi di berbagai daerah, sudah seharusnya Pemerintah membangun sistem early warning mitigasi bencana dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Selain itu, DPD RI juga mengutuk aksi teror yang menimpa Pimpinan KPK. Maka, Polri diminta agar segera dapat mengungkap pelaku dan motif dari aksi teror tersebut.

"Di sisi lain, DPD RI juga mengimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019,” kata Nono Sampono pada Sidang Paripurna tersebut.

Pada Masa Sidang yang dibilang singkat ini, Pimpinan DPD RI mengingatkan agar seluruh Alat Kelengkapan juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya.

“Kami berharap seluruh alat kelengkapan dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan mengedepankan tertib administrasi dan tertib anggaran sehingga program dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien,” jelas Nono Sampono.

DPD RI juga berharap agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam mencarikan solusi terbaik terhadap perbaikan kualitas moral dan agama generasi bangsa. Ini terkait maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan prostitusi online yang menjadi fokus perhatian belakangan ini.

“Maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online belakangan ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Moralitas dan nilai-nilai keagamaan di berbagai kalangan khususnya generasi muda perlu ditingkatkan kembali. Kita berharap revolusi mental yang menjadi Nawacita Presiden Joko Widodo betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” lanjut Nono.

Sebelumnya pada awal sidang, Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik 2 anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M. Sc., menggantikan Jeffrie Geovani dari daerah pemilihan Sumatera Barat dan Dr. Badikenita B.R. Sitepu, SE., M. Si., menggantikan Rizal Sirait dari daerah pemilihan Sumatera Utara.

“Selamat datang di keluarga besar DPD RI, dan sebagai anggota DPD RI harus siap bekerja keras dengan sungguh, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan daerahnya secara khusus. Selain itu harus mampu memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili, semuanya itu untuk kepentingan NKRI,” ujar Oesman Sapta saat melantik dua anggota PAW.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HvWfBF
January 18, 2019 at 04:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HvWfBF
via IFTTT