Jangan Pulangkan Muslim Uighur ke Cina

Ini tentang upaya Cina menghapus kepercayaan dan budaya Muslim warganya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta negara-negara Asia Tengah mengabaikan seruan dan tuntutan untuk memulangkan etnis Uighur ke Cina. Hal itu dia sampaikan setelah bertemu dengan menteri luar negeri Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan pada Ahad (22/9) menjelang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, tema utama yang dibahas tentang kontraterorisme. Pompeo menegaskan bahwa AS akan mendukung serta membantu negara-negara Asia Tengah saat memerangi terorisme.  Ia meminta rekan-rekannya untuk bekerja sama dalam kontraterorisme, menyoroti penanganan milisi teroris asing dan pemulangan mereka, proses peradilan, hingga reintegrasi.

"Dan lebih jauh tentang masalah terorisme, saya ingin menjelaskan bahwa kampanye represif Cina di Xinjiang bukan tentang terorisme. Ini tentang upaya Cina untuk menghapus kepercayaan dan budaya Muslim warganya sendiri," ujar Pompeo yang dikutip Anadolu Agency, Senin (23/9).

Oleh sebab itu, dia meminta negara-negara Asia Tengah tak memenuhi tuntutan Cina untuk memulangkan warga Uighur. "Kami menyerukan semua negara untuk menentang tuntutan Cina memulangkan warga Uighur," katanya.

Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan dijadwalkan menggelar acara khusus pada Selasa (24/9). Acara itu bertema krisis hak asasi manusia di Xinjiang, Cina.

Sejak tahun lalu pemerintahan Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi kepada petinggi Cina, termasuk Ketua Partai Komunis Cina Chen Quanguo. Namun, ancaman ini ditarik kembali karena Cina mengancam akan melakukan tindakan balasan.

Pemerintah Cina telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis Cina.

Pemerintah Cina telah membantah tuduhan tersebut. Menurut dia, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan kejuruan. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang. Beijing pun mengklaim bahwa peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut.

Wilayah Xinjiang merupakan rumah bagi sekitar 13 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turkistan, yang memiliki porsi 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas Cina melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi. n kamran dikarma/fergi nadira/ap/reuters ed: yeyen rostiyani

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2mcc6Lo
September 24, 2019 at 08:17AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2mcc6Lo
via IFTTT