Sikapi Muslim Uighur, Muhammadiyah Desak Cina Hormati HAM

Indonesia diminta menjalankan peran politik luar neger bebas aktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah Cina untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan menyikapi sikap pemerintah Beijing terhadap entis Muslim Uighur.  

“Pemerintah Cina harus menghormati hak asasi manusia universal sebagaimana dijamin PBB dan menjadi komitmen dunia pada abad modern ini,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat dihubungi, Rabu (19/12).

Dia mengingatkan, Muslim di Uighur perlu dijamin haknya menjalankan agama sebagaimana pemeluk agama lain.  

Negara yang berideologi komunisme itu telah mengoperasikan kamp-kamp re-edukasi untuk etnis Uighur dan Kazakhs di Xinjiang. The Associated Press mengutip sejumlah saksi yang menyebutkan Partai Komunis Cina telah melarang mereka untuk menggunakan bahasa etnis daerah setempat. Larangan bahkan mencakup persoalan menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Selain itu, mereka juga dipekerjakan paksa.

Xinjiang terletak di bagian barat Cina dan dihuni mayoritas Muslim dari etnis Uighur dan Kazakh. Beberapa tahun silam, isu separatisme menguat di sana dan direspons Beijing dengan kebijakan tangan besi. Dalam dua tahun belakangan, ratusan ribu Muslimin ditahan dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp reedukasi.

Haedar menilai, Cina sebagai negara besar seharusnya menggunakan pendekatan demokratis dalam mengatasi kaum separatis, bukan justru menebar ketakutan kepada seluruh penduduk setempat yang kebetulan etnis minoritas di Cina. 

Menurut dia, jika terdapat unsur-unsur radikal atau separatisme, sebagaimana diisukan, perlu pendekatan politik yang elegan dan tidak dengan kekerasan. 

“Kami percaya pemerintah Cina sebagai negara maju dan menjujung tinggi hak asasi manusia dapat menghadapi Muslim Uighur dengan adil dan demokratis,” kata dia.  

Dia juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dalam menanggapi kasus ini. Jangan sampai ada kesan RI tutup mata terhadap penderitaan yang dialami etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, dua suku bangsa itu tidak jauh berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia dalam hal identitas agama.

“Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif secara elegan dan mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur,” ujar Haedar. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2A5xNRg
December 19, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2A5xNRg
via IFTTT