REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta senator lebih jeli dalam melihat persoalan di daerah. Ia berharap para anggota DPD lebih gencar mengangkat persoalan di daerah ke tingkat nasional agar DPD semakin dikenal.
"Saya menekankan kepada seluruh senator untuk mengangkat persoalan daerah ke tingkat nasional. Bukan sebaliknya, membawa isu nasional ke daerah," kata La Nyalla di keterangannya, Jumat (1/11).
La Nyalla mengingatkan, DPD lahir dari konsensus politik nasional untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah di tingkat nasional. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. "Sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah," ujarnya.
Ia berharap komunikasi lembaga DPD lebih cair dengan lembaga negara lain. Terutama, dengan pemerintah demi mempercepat pembangunan di daerah.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan akan menjalankan konsep pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris. Artinya, pembangunan ingin dilakukan secara merata, tidak hanya di Pulau Jawa. "Karena sejatinya, wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.
Ia berharap semua anggota DPD mampu melihat, mencermati, mengidentifikasi, dan menemukan jalan keluar atas persoalan di daerah. Setelah itu, dapat disampaikan dengan baik kepada pemerintah sebagai masukan. "Untuk itu kita membutuhkan peran media massa sebagai medium katalisator agar persoalan tersebut segera tertangani," ujarnya menambahkan.
Sekretaris DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan, DPD akan menjadi lembaga perwakilan daerah yang lebih terbuka kepada publik. DPD akan memaksimalkan penyampaian informasi kinerja DPD kepada masyarakat.
"Tiadalah arti kita bekerja pada DPD RI tetapi tanpa publikasi dan dukungan yang signifikan dari teman-teman media," kata pria uang kerap disapa Donny itu.
Donny mengatakan DPD periode 2019-2024 berjanji bakal lebih terbuka kepada media massa. Terutama, dalam hal mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan media massa. Harapannya, kinerja DPD bisa lebih diketahui publik.
"Untuk lebih memasyarakatkan aktivitas dan kinerja DPD RI serta proses legislasi model tripartit dari DPR, DPD, dan presiden dalam sistem parlemen Republik Indonesia," ungkapnya.
Ia menjelaskan sebanyak 70 persen anggota DPD periode 2019-2024 merupakan wajah baru. Para pendatang baru yang berasal dari beragam latar belakang diharapkan mampu lebih memperkuat lembaga DPD.
"Ini merupakan sebuah kekuatan yang jika disinergikan tentu dapat menjadi modal utama untuk melaksanakan tugas dan optimalisasi peran DPD," ujarnya.
Senator asal Riau Instiawati Ayus menyatakan DPD adalah representasi daerah yang bertugas mengawal segala kebijakan yang ada di tingkat pusat. DPD dituntut menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah perwakilan.
"Rekan-rekan media adalah teknologi yang canggih untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi ikhtiar dan tujuan eksistensinya DPD," kata Ketua Kelompok DPD di MPR itu.
https://ift.tt/326y9SV
November 02, 2019 at 07:38AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/326y9SV
via IFTTT
No comments:
Post a Comment