REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand menggelar pemilihan umum (Pemilu) pertama pada Ahad (24/3) lalu sejak kudeta militer yang berlangsung pada 2014. Hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum Thailand mengumumkan bahwa partai pro-militer, Phalang Pracharat memenangkan pemilu tersebut.
Hasil tersebut mengejutkan sejumlah pemilih Thailand yang berharap pemilu kali ini dapat melonggarkan cengkraman oleh elite tradisional dan militer. Para pemilih ramai-ramai menyuarakan kecurigaan mereka tentang hasil pemilu tersebut di media sosial. Hastag "Election Commission Screw-up" dan "cheating the election" menjadi trending di Twitter, di Thailand.
Banyak tweet yang merujuk pada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan suara yang diberikan di beberapa daerah. Beberapa mempertanyakan jumlah pemilih keseluruhan kurang dari 70 persen, di mana jauh lebih rendah dari yang diharapkan.
"Ada kecurigaan tentang surat suara tambahan, di mana jumlah surat suara lebih tinggi dari jumlah pemilih di beberapa distrik. Ada juga kecurigaan tentang laporan pembelian suara," ujar Juru Bicara Partai Pheu Thai, Ladawan Wongsriwong, Senin (25/3).
Wongsriwong mengatakan, tim hukum partai tersebut sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Thailand. Selain itu, Partai Future Forward yang diusung oleh generasi muda juga mempertanyakan hasil pemilu. Mereka mencurigai jumlah suara yang menyimpang.
"Jelas ada beberapa penyimpangan dengan angka-angka, ini membuat orang skeptis dengan hasil pemilu," ujar Juru Bicara Partai Future Forward, Pannika Wanich.
Wanich menilai, Komisi Pemilihan Umum Thailand harus dapat mengatasi masalah kecurangan ini karena hasil pemilu tersebut dapat menimbulkan banyak masalah di masa depan. Sementara itu, juru bicara Partai Phalang Pracharat menolak memberikan komentar mengenai kekhawatiran lawan-lawan partainya.
Komisi Pemilihan Umum Thailand sudah menghitung 93 persen suara dalam pemilu. Hasilnya, Partai Palang Pracharat pendukung junta militer Prayuth Chan-ocha unggul dengan 7,59 juta suara. Sedangkan pesaingnya adalah Partai Pheu Thai yang meraih 7,12 juta suara.
Pheu Thai adalah partai yang dianggap sebagai tempat bernaungnya loyalis mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Partai itu merupakan oposisi dalam pemerintahan yang dipimpin Prayuth Chan-ocha.
Jumlah suara tidak mencerminkan kursi konstituen di parlemen. Pheu Thai masih bisa mengambil bagian terbesar yang diputuskan berdasarkan first-past-the-post, karena popularitasnya di utara dan timur laut negara itu.
Berdasarkan perhitungan Reuters dari hasil parsial, dari 350 kursi konstituensi yang dipertandingkan Pheu Thai berada di jalur untuk memenangkan setidaknya 129 kursi, dan Phalang Pracharat setidaknya 102 kursi. Sementara itu, 150 kursi lainnya di majelis rendah akan dialokasikan di bawah formula representasi proporsional yang kompleks.
Majelis rendah dan majelis tinggi, yang 250 anggotanya ditunjuk oleh junta akan bersama-sama memilih perdana menteri berikutnya. Dengan demikian, partai dan sekutu Prayuth harus memenangkan hanya 126 kursi di majelis rendah, sementara Pheu Thai dan mitra "front demokratik" potensial membutuhkan 376.
https://ift.tt/2OnE28U
March 25, 2019 at 02:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OnE28U
via IFTTT
No comments:
Post a Comment